Fascination About reformasi intelijen indonesia

Fascination About reformasi intelijen indonesia

Blog Article

Abstrak Artikel ini menguji kompleksitas seputar kekerasan yang dilakukan oleh Muslim terhadap komunitas Ahmadiyah di Indonesia di period baru demokrasi reformasi. Kekerasan muncul sejak 1998 pasca Suharto ketika beberapa kelompok Muslim seperti Entrance Pembela Islam (FPI), yang mengklaim bahwa Ahmadiyah adalah kelompok yang sesat menurut ortodoksi Islam. Artikel ini mencoba memahami mengapa dan bagaimana Ahmadiyah menjadi focus on serangan kekerasan oleh beberapa kelompok Muslim di era pasca Suharto dengan meningkatnya kelompok fundametalis Islam setelah menemukan kebebasan baru beragama. Dengan demikian, pertanyaan yang muncul adalah bagaimana faktor politik, ekonomi dan teologi Islam muncul sebagai faktor penting yang mengkontribusi atas serangan kekerasan. Melalui identifikasi studi kasus tertentu penyerangan di kota-kota lintas pulau Jawa dan Lombok, saya juga akan mengeksplorasi bagaimana pemerintah membuat kebijakan untuk menemukan solusi yang terbaik dan sejauhmana efektifitas kebijakan tersebut untuk menyelesaikan masalah.

Jika ada pihak yang berkeberatan atau merasa dirugikan dengan tulisan ini maka sesuai dengan undang-undang pers bahwa pihak tersebut dapat memberikan hak jawabnya kepada penulis Opini. Redaksi teropongsenayan.com akan menayangkan tulisan tersebut secara berimbang sebagai bagian dari hak jawab.

Intelijen merupakan topik kajian yang penting sekaligus rumit untuk dipahami karena sifat kerahasiaannya. Meski demikian, negara demokrasi selalu mendukung masyarakatnya untuk memiliki, setidaknya, pemahaman dasar terkait seluruh instansi pemerintah, termasuk intelijen. Pada tahun 2015, Pusat Penelitian Politik-Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2P-LIPI) telah melakukan penelitian yang berjudul " Intelijen dalam Pusaran Demokrasi di Indonesia Pasca Orde Baru ". Penelitian ini bukan saja berisi mengenai teori intelijen, pergumulan intelijen dan demokrasi di beberapa negara yang mengalami perubahan politik dari sistem otoriter ke demokrasi dan sejarah singkat intelijen di Indonesia, melainkan juga memuat ulasan awal demokratisasi intelijen di Indonesia. Reformasi intelijen di Indonesia adalah suatu keniscayaan. Intelijen harus bekerja sesuai dengan sistem demokrasi yang kita anut. Paradigma lama intelijen Indonesia sudah pasti akan dan harus berubah, pengawasan terhadap intelijen pun suatu keniscayaan. Adalah suatu keniscayaan pula bahwa pengawasan terhadap intelijen bukan membuat kerja-kerja rahasia mereka menjadi terbatas atau terhambat, melainkan justru intelijen mendapatkan kepercayaan dan didukung oleh rakyat, sehingga meningkatkan legitimasi intelijen dan tentunya peningkatan anggaran intelijen.

The Law on Foundations requires just about every foundation to publish the abridged version of its yearly report on an announcement board in its Office environment. On top of that, foundations which have acquired donations within the condition, overseas parties, or third parties totaling five hundred million Indonesian rupiah (IDR) or maybe more, or that have belongings aside from endowed property of above twenty billion IDR, should be audited by a general public accountant and also have their mendapatkan informasi lebih lanjut once-a-year report summaries posted within an Indonesian-language each day newspaper.

Similarly, the Omnibus Job Development Regulation also limits the types of communities associated with the planning of the AMDAL. The revised Article 26 (two) now not recognizes the participation of environmentalists together with other related communities inside the AMDAL enterprise/action strategy, as it strictly allows just the involvement with the ‘immediately impacted communities’.

Dari ketiga contoh pendadakan strategis yang terjadi di Indonesia tersebut tentunya ada pengaruh dari pihak asing baik secara tangible

Lembaga intelijen sendiri justru dianggap terlibat mengambil bagian dari agenda “politisasi vaksin.” Beberapa waktu lalu BIN bersama mantan Kemenkes Terawan memaksa agar vaksin nusantara segera mendapatkan pengakuan dari BPOM. Dengan label “karya anak bangsa” banyak pihak (termasuk BIN) memaksa BPOM untuk melakukan uji lebih lanjut.

Pemuda merupakan penerus perjuangan generasi terdahulu untuk mewujukan cita-cita bangsa. Pemuda menjadi harapan dalam setiap kemajuan di dalam suatu bangsa, Pemudalah yang dapat merubah pandangan orang terhadap suatu bangsa dan menjadi tumpuan para generasi terdahulu untuk mengembangkan suatu bangsa dengan ide-ide ataupungagasan yang berilmu, wawasan yang luas, serta berdasarkan kepada nilai-nilai dannorma yang berlaku di dalam masyarakat.Pemuda-pemudi generasi sekarang sangat berbeda dengan generasi terdahulu dari segi pergaulan atau sosialisasi, cara berpikir, dan cara menyelesaikan masalah.

[13] Yet another Variation states that the seventeen Oct incident [as the initial open conflict involving the army and civilian politicians] was triggered by a session with the Dewan Perwakilan Rakyat Sementara

Serangan bulan Januari dan November yang menewaskan 147 orang, memicu kecaman terkait reaksi badan intelijen.

Jika terjadi kesalahan perintah oleh consumer maka yang seharusnya bertanggung jawab untuk ditindak secara hukum adalah pemberi perintah operasi.

Reformasi intelijen harus dapat menyentuh lini yang telah disebutkan dan mampu memperkuat dan mempertegas aspek-aspek tersebut.

Berdasarkan hasil diskusi, ada beberapa rekomendasi yang perlu segera diimplementasikan oleh pemerintah, seperti meningkatkan kualitas dan efektivitas BIN dengan menerapkan pendekatan berbasis ancaman.

UU tersebut juga mengatur batas-batas dan ketentuan-ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi intelijen.